nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan sikap pemerintah mematok ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold tetap di posisi 20-25 persen untuk revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Mendagri mengklaim pemerintah sudah banyak mengalah dalam pembahasan revisi UU Pemilu sehingga kali ini sikap pemerintah akan berbeda. 

"Tersisa 5 maka saya kira kita harus hati-hati komitmen Pansus DPR dan saya sebagai wakil pemerintah. Jangan ada voting, dimusyawarahkan saja. Pemerintah banyak mengalah pada poin-poin yang lain, maka saya juga mohon teman-teman fraksi di Pansus ya ngalah juga dong soal menemukan titik temu kalau bertahan kepada apa yang jadi prinsipnya ya enggak akan jadi ketemu," kata Tjahjo usai menghadiri Penghargaan 21 Inspirator Pembangunan Daerah 2017 di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (15/6). 

Tjahjo menjelaskan, apabila keinginan pemerintah tak dapat diakomodir oleh Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Pemilu dan akhirnya dibawa ke jalur voting, maka Tjahjo kembali mengancam bahwa pemerintah akan menarik diri dari pembahasan. Agar langkah itu tidak diambil pemerintah, Pansus revisi UU Pemilu diminta kembali pada aturan yang sudah ada. 

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

"Ya boleh dong kalau pemerintah punya opsi, tolong dong ini, kami kan sudah ngalah, maka satu opsi ini sampai ditolak kan ada opsi lain. Opsi lain kan ya sudah lebih baik kita kembali ke Undang-Undang lama," sambungnya. 

Jika dalam beberapa hari ini Pansus RUU Pemilu belum dapat memutuskan isu-isu krusial terlebih tentang presidential threshold, Tjahjo mengusulkan agar dibawa ke sidang Paripurna. Semua keputusan harus diambil secara adil. Dia kembali menyinggung besaran Presidential Threshold sebesar 20-25 persen yang diterapkan di pemilu sebelumnya. 

"Pilpres kemarin juga 20-25 persen enggak ada masalah, Pilpres sebelumnya yang Pak Wiranto maju Pak JK maju 20-25 persen enggak ada masalah. Pilkada sekarang 20-25 persen juga nggak ada gejolak. Apa-apa kenapa ditakutkan?," ucapnya. (p/ab)